Nagari adalah salah satu bentuk pemerintahan adat sekaligus administratif di Sumatera Barat yang memiliki struktur kepengurusan lengkap. Kepengurusan ini dibentuk agar pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Berikut susunan kepengurusan nagari beserta fungsi dan tugas pokoknya:

WALI NAGARI – JAMILUS, S.Pd.SD (PJ) 

Wali Nagari adalah pimpinan tertinggi dalam struktur nagari. Ia dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme demokratis. Tugas pokok Wali Nagari adalah:

1. 1. Memimpin jalannya pemerintahan nagari.
   2. Menjadi perwakilan masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah daerah.
   3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga.
   4. Menjadi pengayom dalam penyelesaian masalah sosial dan adat.
      Wali Nagari bisa diibaratkan sebagai "kepala daerah" dalam lingkup yang lebih kecil, namun perannya sangat vital karena menyangkut keseharian masyarakat secara langsung.

SEKRETARIS NAGARI – SATMIJON, S.Hum

Sekretaris Nagari adalah motor penggerak administrasi. Semua urusan surat menyurat, arsip, dan laporan pemerintahan berada di tangannya. Fungsi utamanya yaitu:

1. 1. Menyusun dokumen peraturan nagari.
   2. Membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
   3. Mengelola arsip dan surat keputusan.
   4. Menyusun laporan rutin yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
      Dengan adanya sekretaris, sistem administrasi nagari bisa berjalan teratur dan sesuai aturan.

PLH. KAUR KEUANGAN – DEDE DASRIZAL

Bendahara (atau Kaur Keuangan) memegang peranan penting dalam urusan keuangan nagari. Tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. 1. Mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan nagari.
   2. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBNag).
   3. Menjaga transparansi keuangan agar penggunaan dana sesuai dengan aturan.
   4. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
      Bendahara menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat karena menyangkut dana pembangunan dan kesejahteraan.

 KAUR UMUM & PERENCANAAN– DEDE DASRIZAL

Kepala Urusan (Kaur) Umum & Perencanaan memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan administrasi dan tata usaha nagari berjalan lancar. Tugas pokoknya meliputi:

1. 1. Mengelola tata naskah dinas, arsip, dokumentasi, serta penataan aset nagari.
   2. Menyusun administrasi kegiatan kantor, termasuk perlengkapan, rumah tangga kantor, dan kebutuhan operasional pemerintahan nagari.
   3. Mengatur jadwal, tata laksana, serta koordinasi kegiatan pemerintahan nagari.
   4. Mengelola data dan informasi terkait potensi, sumber daya, serta kebutuhan masyarakat nagari.
   5. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari).
   6. Membantu dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBNag).

Kepala Seksi (Kasi)

Di nagari terdapat tiga kepala seksi yang memiliki bidang kerja masing-masing:

A. KASI PEMERINTAHAN – JAFRIZAL, S.Pd
     Mengurus administrasi kependudukan, pertanahan, serta penegakan aturan di tingkat nagari.
B. KASI KESRA – ALFAIZAL
     Bertanggung jawab pada peningkatan kualitas hidup warga, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, Pembangunan Fisik.
C. KASI PELAYANAN – JASNIFA, S.Pd
     Memberikan layanan publik, mulai dari pengurusan surat, dokumen, sosial, dan keagamaan. hingga mendukung akses masyarakat terhadap program pemerintah.

Staf Nagari

Staf bertugas membantu sekretaris dan para kasi dalam melaksanakan pekerjaan teknis. Mereka bekerja di balik layar untuk memastikan administrasi, data, serta pelayanan berjalan dengan baik. Tanpa staf, roda pemerintahan nagari akan terhambat karena merekalah yang menjalankan fungsi operasional harian.

Daftar staf nagari adalah sebagai berikut:

1. 1. AFLIYA MARTA FITRI, S.Pd
   2. ROZI ABDUL AZIZ, S.Kom
   3. MAILENDRA YENTI, A.Md
   4. TEGUH ARPISAPUTRA
   5. SILVIA OKTATILOVA, A.Md

Kesimpulan

Struktur kepengurusan nagari terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara, para Kasi, staf, dan Kepala Jorong. Masing-masing memiliki fungsi yang jelas dan saling melengkapi. Sistem ini tidak hanya memastikan jalannya pemerintahan, tetapi juga menjaga nilai adat dan kebersamaan masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas yang teratur, nagari dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya.