Musyawarah pembahasan draft Peraturan Nagari (PERNA) terkait pengelolaan objek wisata Pendakian Gunung Talang via Bukik Bulek dan Wisata Danau Talang telah dilaksanakan pada Kamis, 6 April 2026, bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah sebelumnya yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026, di mana pemerintah nagari telah berkomitmen untuk menyusun regulasi resmi sebagai dasar pengelolaan wisata. Musyawarah ini berlangsung dalam suasana yang damai dan sejuk, serta menjadi forum penting untuk membahas secara mendalam isi dari draft PERNA yang akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan wisata di nagari.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pj Wali Nagari Kampung Batu Dalam, Jamilus, S.Pd.SD, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan PERNA bukanlah hal yang mudah dan memerlukan proses yang matang serta melibatkan berbagai unsur masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa pembahasan draft harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian, agar setiap poin yang dituangkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pengelolaan wisata ke depan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga suasana musyawarah yang kondusif agar setiap peserta dapat menyampaikan pendapat dengan terbuka.

Musyawarah ini turut dihadiri oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), para ninik mamak, serta Ketua Karang Taruna. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyusunan PERNA ini dilakukan secara partisipatif dan melibatkan berbagai elemen penting dalam masyarakat. Dalam penyampaiannya, Ketua KAN menegaskan bahwa setiap aturan yang dibuat harus tetap berlandaskan adat dan budaya yang berlaku di nagari, sehingga pengembangan wisata tidak menghilangkan identitas dan nilai-nilai lokal yang telah dijaga sejak lama.

Ketua BPN bersama anggota juga memberikan pandangan bahwa draft PERNA harus mampu mengatur secara jelas dan rinci terkait mekanisme pengelolaan wisata, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari. Mereka menekankan pentingnya aturan yang tegas namun tetap fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan wisata yang dinamis. Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai masukan disampaikan oleh peserta musyawarah, termasuk dari ninik mamak dan pemuda yang diwakili oleh Karang Taruna, guna memastikan bahwa aturan yang disusun dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan secara bertahap, disepakati bahwa draft PERNA akan memuat berbagai ketentuan penting, mulai dari pengaturan karcis masuk, jam operasional buka dan tutup wisata, tata tertib pengunjung, hingga pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, juga akan diatur peran serta masyarakat dalam mendukung keberlanjutan wisata, termasuk tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Seluruh poin yang dibahas dicatat sebagai bahan penyempurnaan draft sebelum ditetapkan menjadi peraturan resmi nagari.

Sebagai langkah lanjutan, hasil draft PERNA yang telah dibahas dalam musyawarah ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bagian Hukum (Kabag Hukum) di tingkat kabupaten untuk mendapatkan koreksi dan penyempurnaan dari sisi legalitas. Hal ini dilakukan agar PERNA yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah nagari berharap proses ini dapat berjalan lancar sehingga dalam waktu dekat PERNA tentang pengelolaan wisata Gunung Talang dan Danau Talang dapat segera disahkan dan diterapkan sebagai dasar pengelolaan wisata yang tertib, profesional, dan berkelanjutan.

Tabel Jadwal Pelaksanaan Musyawarah